MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN PESISIR BARAT 2015-2019

July 28, 2016 in DATA & INFORMASI

Download Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Setelah menyelesaikan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Barat. selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat akan melanjutkan pada tahap untuk dapat melaksanakan seluruh strategi yang telah disepakati. Rangkaian proses dan tahapan yang diperlukan agar seluruh program dan kegiatan dapat direalisasikan dituangkan di dalam dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten, baik yang terkait kepastian ketersediaan anggaran, kesiapan untuk tahap konstruksi ataupun repetisi tindak lanjut tahunan yang diperlukan. Kabupaten Pesisir Barat melalui Pokja Sanitasi Kabupaten telah merampungkan penyusunan Memorandum Program Sanitasi, dimana dalam dokumen ini terdapat beberapa hal yang disampaikan dan disepakati, yaitu :

1. Pendahuluan, latar belakang penyusunan MPS ini merupakan salah satu tahapan dari program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), dimana MPS ini disusun berdasarkan Studi EHRA, Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan maksud dan tujuan agar diperoleh kesepakatan atas pendanaan dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten;

2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi, terkait dengan permasalahan mendesak sanitasi, tujuan dan perencanaan pembangunan jangka menengah serta prioritas pembangunan sanitasi yang meliputi sektor air limbah, persampahan dan drainase;

3. Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi meliputi rencana kegiatan air limbah yang mana terkait sarana dan prasarana (fisik) air limbah dan kegiatan pendukung (non-fisik) air limbah, rencana kegiatan persampahan yang mana terkait sarana dan prasarana (fisik) persampahan dan kegiatan pendukung (non-fisik) persampahan, rencana kegiatan drainase yang mana erkait sarana dan prasarana (fisik) drainase dan kegiatan pendukung (nonfisik)
drainase.

4. Rencana Biaya dan Indikasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi, yang meliputi rekapitulasi anggaran yang menjelaskan tentang total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi jangka menengah atau 5 (lima) tahun, rencana biaya dan indikasi pendanaan pemerintah yang meliputi APBD Kabupaten Pesisir Barat, APBD Provinsi Lampung dan APBN, rencana biaya dan indikasi pendanaan non-pemerintah meliputi potensi kontribusi CSR dan potensi partisipasi masyarakat, antisipasi funding gap yang merupakan selisih antara kebutuhan dana dengan kemampuan pendanaan kabupaten Pesisir Barat dalam pembangunan sanitasi.

5. Rencana Implementasi, yang meliputi kondisi kesiapan implementasi yang berupa daftar centang untuk memastikan agar rencana implementasi program kegiatan yang memerlukan jasa pengadaan dapat ter-realisasi sesuai skedul serta studi & disain, dan dokumen tender, pembebasan lahan dan resettlement, kesiapan organisasi pengelola, rencana kerja Pokja.

Dengan tersusunnya Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pesisir Barat ini yang merupakan rencana tindak operasional tahapan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan kelanjutan dari dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Pesisir Barat, sebagai dasar dan pedoman pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat, semoga dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Pesisir Barat.