RKPD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015

August 4, 2016 in BERITA UPDATE

Download RKPD 2015

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

 

  • Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang baik dan berkualitas menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kemudian untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut diatas maka pemerintah telah  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Terkait dengan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunan  RKPD bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam waktu kurun  1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif,  bottom-up dan top-down.

Rencana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD sebagaimana dimaksud diatas, disusun dengan tahapan sebagai berikut :

  1. Persiapan Penyusunan RKPD

Pada tahapan ini meliputi pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

  1. Penyusunan Rancangan awal RKPD

Tahapan ini diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan kerja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

  1. Penyusunan Rancangan RKPD

Pada tahap ini dokumen rancangan awal RKPD dirumuskan menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD.

  1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pelaksanaan Musrenbang sangat berguna untuk perumusan rancangan akhir RKPD, pada tahapan ini dilakukan proses identifikasi dan evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional, provinsi, dan daerah yang bersinergi berdasarkan peraturan yang berlaku.

  1. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pada tahapan ini hasil musrenbang nasional serta musrenbang provinsi dievaluasi serta disinkronisasi dengan hasil musrenbang tingkat daerah sampai tingkat kecamatan untuk penyelarasan penyajian rancangan akhir RKPD.

  1. Penetapan RKPD

Penetapan RKPD dilakukan setelah rancangan akhir RKPD kabupaten/kota disetujui oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi terebih dahulu dengan daerah Tingkat I/Provinsi kemudian baru dilakukan penetapan peraturan KDH tentang RKPD kabupaten/kota.