RAPAT PARIPURNA, 30 Januari 2017

March 23, 2017 in BERITA UPDATE

IMG_4870RAPAT PARIPURNA PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN TANAMAN DAMAR, PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN ADAT SAI BATIN DAN PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

(Senin,30 Januari 2017)

 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah ketentuan tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri dalam negerii Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Rancangan peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah maupun inisiatif DPRD. Penentuan arah kebijakan untuk kepentingan daerah bukanlah terletak pada keharusan membuat Perda yang banyak akan tetapi pada pembentukan Peraturan daerah yang membawa keadilan yang nyata bagi ekonomi masyarakat. Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak namun terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan dihadapan hukum serta asas proposional antara kepentingan pribadi dan sosial.

Terdapat 3 (tiga) Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Pesisir Barat, yaitu sebagai berikut:

  1. Ranperda Pelestarian Tanaman Damar

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat mengenai semakin langkanya tanaman damar yang perlu disikapi secara serius dengan melakukan upaya pelestarian dan perlindungan tanaman damar sebagai tanaman khas Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini terkait begitu banyak fungsinya tanaman tersebut bagi industri baik industti kosmetik maupun yang lain sehingga mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat lokal. Peraturan Daerah mengenai pelestarian tanaman damar sangat diperlukan untuk menjaga dan melindungi keberadaan tanaman damar yang semakin langka keberadaannya di Kabupaten Pesisir Barat. Dengan adanya Perda ini ada kewenangan yuridis bagi Pemkab untuk melindungi, mengatasi, serta melestarikan keberadaan tanaman damar. Sebagai Peraturan Daerah tentang Pelestarian Damar maka tidak hanya diperlukan sebuah Perda namun harus ada upaya konkrit dari Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang kita rancang dan kelak kita setujui bersama ini.

 

  1. Perlindungan Masyarakat Adat Saibatin

Adat Sai Batin bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan, hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Sai Batin yang bersifat Aristokratis karna kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan yang memiliki sifat kekhasan dalam suatu daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian adat sai batin yang akan dibentuk di Kabupaten Pesisir Barat merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum mengingat hingga kini belum ada Perundang-undangan yang mengatur sebagai bentuk produk legislasi daerah di Kabupaten Pesisir Barat yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian adat sai batin. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Adat Sai Batin yang akan dibentuk ini  merupakan wujud komitmen dan konsistensi DPRD dan Pemkab Pesisir Barat di bidang Legislasi Daerah untuk menindaklanjuti Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan perda ini harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran yakni dilakukan konsultasi public secara terus menerus dan intens dengan stakeholder.

 

  1. Perubahan Nomenklatur Nama Kecamatan

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah Kabupaten /kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Aspek sejarah memaparkan di daerah Kecamatan Bengkunat telah berdiam Marga Ngaras denga Drs. Berdi Saputra yang bergelar Pengeran andika Ratu sebagai Kepala Marga. Sehingga sudah selayaknya jika Kecamatan bengunat berubah menjadi Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bengkunat menjadi Bengkunat belimbing yang Notabane di daerah tersebut banyak berdiam diri marga Bengkunat Belimbing. Terhadap aspek kehidupan masyarakat, perubahan nama Bengkunat Belimbing menjadi Kecamatan Ngaras dengan Peraturan Daerah tentu akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Dalam hal penerapan implementasi Peraturan Daerah, masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam hal melakukan perubahan nama kecamatn Bengkunat Belimbing menjadi Kecamatan Ngaras dan Kecamatan bengkunat menjadi Bengkunat Belimbing akan lebih dinamis. Dan tak kalah penting jika Ranperda ini kelak menemui kata sepakat maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mengkaji lebih lanjut mengenai dan mempersiapkan Peraturan Bupati untuk mendukung keberlangsungan teknis Peraturan daerah ini.

 

 

Peserta Rapat:

  1. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat
  2. Bupati Pesisir Barat
  3. Sekretaris Daerah kabupaten Pesisir Barat
  4. Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat
  5. Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat
  6. Sekretaris Dewan Kabupaten Pesisir Barat
  7. Asisten/ Staf Ahli/ Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
  8. Pimpinan Ormas, Wartawan,/ Insan Pers