Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Keuangan APBD-P Kabupaten Pesisir Barat T.A 2017

September 14, 2017 in BERITA UPDATE

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Keuangan APBD-P Kabupaten Pesisir Barat T.A 2017

DSC_0513

DPRD Pesisir Barat melaksanakan Rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota keuangan RAPBD Perubahan T.A 2017 di Gedung Dharmawanita Sekretariat Pemkab Pesisir Barat (12/9).

 

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat menggelar Rapat Paripurna dalam agenda penandatangan bersama  kesepakatan tentang KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan  penyampaian nota keuangan tentang Rancangan APBD Perubahan di Gedung Wanita SetdaKab Pesisir Barat tanggal 11 September 2017. Dalam rancangan perubahan APBD terdapat berbagai perubahan pada komponen pendapatan, belanja maupun pembiayaan, hal ini disampaikan oleh Bupati Pesisir Barat, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari tiga komponen penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah.

Pada tanggal 12 September 2017 DPRD Pesisir Barat kembali melaksanakan paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota keuangan RAPBD Perubahan tahun anggaran 2017 di Gedung Wanita Setdakab Pesisir Barat. Ada beberapa pandangan umum yang disampaikan dari berbagai fraksi, yaitu:

  • Fraksi PDI Perjuangan, selaku juru bicara dari Fraksi PDI Ripzon Efendi mengatakan mereka mengharapkan adanya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Pemkab Pesisir Barat. Selain itu mengimbau kepada Pemkab jangan ada lagi pegawai yang double job atau ditempatkan di dua jabatan. Selain itu disampaikan juga mengenai pengangkatan honor daerah agar mengutamakan tenaga kerja sukarela (TKS) yang sudah lama mengabdi di Kabupaten Pesisir Barat  dan dalam pengangkatan Penjabat (Pj) Peratin juga perlu diperhatikan bersama apakah sudah sesuai aturan atau belum.
  • Fraksi Demokrat, Holand Sudirman mengusulkan kepada Pemkab Pesisir Barat  agar dilakukan pembangunan yang dilaksanakan menggunakan prinsip pemerataan wilayah. Selain itu diharapakan penempatan bagi PNS dapat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Fraksi Gerindra-PKS, I Gusti Kade Artawan mengatakan bahwa Fraksi Gerindra-PKS menekankan pergeseran anggaran dan rekening belanja tidak dilakukan pada pos belanja publik atau belanja langsung yang berhubungan dengan kesejahteraan publik.
  • Fraksi Pesisir Barat Bersatu, Saipul Hadi menjelaskan dalam rangka mewujudkan APBD-P yang kredibel maka eksekutif dapat menyusun RAPBD-P dengan program kerja prioritas yang tertuang dalam RPJM. Selain itu mengenai dana desa, diharapkan agar Perangkat Daerah dapat berperan aktif memberikan pemahaman terhadap pekon sehingga program dari kementerian yang merupakan nawacita Presiden itu dapat terwujud .

 

 

 

Peserta Rapat:

  1. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat
  2. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesisir Barat
  3. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pesisir Barat
  4. Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat
  5. Seluruh Perangkat Daerah dan Unsur Forkopimda
  6. Pimpinan Ormas, Wartawan,/ Insan Pers