RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT Dengan Acara JAWABAN KEPALA DAERAH ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD

September 14, 2017 in BERITA UPDATE

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT

Dengan Acara

JAWABAN KEPALA DAERAH ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD

 DSC_0538

 

DPRD Pesisir Barat menggelar Rapat Paripurna jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah atas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan di Gedung Dharmawanita Sekretariat Daerah pada tanggal 13 September 2017.

 

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan jawaban Pemerintah atas pandangan umum dari berbagai fraksi, yaitu antara lain:

  • Jawaban Pemerintah atas pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait pejabat yang double job bahwa untuk kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil(PNS) dalam jabatan struktural telah sesuai aturan. Seperti dalam surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26.20/V. 24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 tentang tata cara pengangkatan PNS sebagai pelaksana tugas. Sementara terkait pengangkatan Pejabat(Pj) Peratin bahwa prosesnya juga sudah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jika terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati atau Walikota menunjuk penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  • Jawaban Pemerintah mengenai pandangan umum Fraksi Demokrat mengenai penempatan PNS di lingkungan Pemkab Pesisir Barat sudah semaksimal mungkin ditempatkan sesuai kompetensinya. Khusus untuk jabatan Eselon II telah dilaksanakan assessment oleh tim asesor dari PPS-DM Provinsi Lampung dan melaksanakan seleksi jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi pertama.
  • Jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi Gerindra-PKS mengenai prioritas pembangunan perkantoran gedung DPRD dan Bupati sangat menyedot anggaran dalam jumlah yang sangat besar dan menyarankan agar pemerintah daerah dapat mengusulkan anggaran tersendiri kepada pemerintah pusat untuk pembangunan gedung-gedung tersebut. Pemerintah juga berharap Pimpinan dan Anggota DPRD dapat berkoordinasi dengan DPRD Provinsi untuk dapat mendorong Pemerintah Provinsi Lampung dapat menganggarkan anggaran khususnya pembangunan gedung perkantoran DPRD dan Bupati. Sedangkan mengenai Bidang Olahraga bahwa Pemkab tetap berkomitmen untuk memajukan olahraga daerah dengan menganggarkan pos hibah pada induk olahraga dan pada masing-masing cabang olahraga setiap tahunnya.
  • Jawaban Pemerintah atas pandangan umum Fraksi Pesisir Barat Bersatu, bahwa Pemkab telah melaksanakan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, kebijakan umum perubahan dan PPAS perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Program Kerja Prioritas masing-masing Perangkat Daerah telah menyesuaikan Program Kerja Prioritas dalam RPJMD untuk mewujudkan masyaraka madini, mandiri dan sejahtera.

 

Peserta Rapat:

  1. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat
  2. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesisir Barat
  3. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pesisir Barat
  4. Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat
  5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
  6. Seluruh Perangkat Daerah dan Unsur Forkopimda
  7. Pimpinan Ormas, Wartawan,/ Insan Pers